Penetapan Predikat Kinerja Kepala Sekolah merupakan tahap akhir dalam Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah. Pada tahap ini, Kepala Dinas Pendidikan memegang peranan penting dalam menetapkan predikat kinerja tahunan kepala sekolah setelah menerima rekomendasi dari Pengawas Sekolah atau Tim Kinerja.

Proses dimulai dengan penilaian kinerja kepala sekolah oleh Pengawas Sekolah atau Tim Kinerja, yang kemudian menghasilkan rekomendasi predikat kinerja. Rekomendasi ini dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk difinalisasi melalui Penetapan Predikat Kinerja.

Penetapan Predikat Kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan kepada kepala sekolah akurat, objektif, dan mencerminkan kinerja secara menyeluruh.

Pada tahap ini, Kepala Dinas Pendidikan memiliki wewenang untuk mengubah Penetapan Predikat Kinerja jika diperlukan, guna memastikan penilaian yang lebih akurat dan objektif sebelum dikirimkan kepada Kepala Sekolah.

Informasi lebih lanjut mengenai cara mengubah dan mengirimkan Penetapan Predikat Kinerja Kepala Sekolah dapat dilihat pada artikel yang tersedia di sini.

Setelah Kepala Sekolah memperoleh Predikat Kinerja (Tahunan), predikat tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem e-Kinerja sebagai bagian dari proses Evaluasi Kinerja (Tahunan) pegawai. Evaluasi Kinerja ini kemudian akan dikonversi menjadi Angka Kredit pada tahun anggaran berjalan. Proses Evaluasi Kinerja (Tahunan) pegawai dan konversi Angka Kredit dilakukan melalui e-Kinerja BKN, platform resmi dari KemenpanRB yang bertugas mengelola manajemen ASN.

Jika terdapat keberatan atau sanggahan dari Kepala Sekolah terkait Predikat Kinerja (Tahunan), Kepala Sekolah dapat mengikuti arahan dan petunjuk teknis sesuai PermenpanRB No.6 Tahun 2022. Sanggahan atau keberatan ini hanya dapat diajukan setelah Predikat Kinerja (Tahunan) ditetapkan, sehingga tidak berlaku di tengah tahun. Proses pengajuan sanggahan atau keberatan juga dilakukan melalui e-Kinerja BKN, sebagai platform resmi KemenpanRB untuk manajemen ASN.

Penetapan Predikat Kinerja Tahunan Kepala Sekolah merupakan tahap akhir dalam proses Pengelolaan Kinerja selama satu tahun. Penilaian ini didasarkan pada peningkatan capaian kinerja Kepala Sekolah dalam dua periode, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. Predikat Kinerja dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan jika minimal satu Kepala Sekolah telah dinilai pada periode kedua (Juli-Desember), dan penetapan ini dapat dilakukan pada tanggal 3 Desember.

Proses penilaian dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, di mana rekomendasi terkait Predikat Kinerja (Tahunan) akan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan. Namun perlu diketahui bahwa Penetapan Predikat Kinerja (Tahunan) tetap menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Penilaian ini mempertimbangkan perkembangan dan pencapaian kinerja Kepala Sekolah dalam rentang waktu tersebut.

Perlu diketahui bahwa bagi Guru yang baru diangkat menjadi Kepala Sekolah Definitif  atau Plt. Kepala Sekolah pada periode kedua, maka Rekomendasi Predikat Kinerja (Tahunan) akan mempertimbangkan peningkatan capaian kinerja selama satu periode, yaitu bulan Juli - Desember ketika Anda sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk meninjau dan menyesuaikan kembali Rekomendasi Predikat Kinerja Tahunan, karena tanggung jawab penilaian kinerja berada pada Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara mengubah dan mengirimkan Penetapan Predikat Kinerja (Tahunan) untuk Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan, Anda dapat mengakses artikel di sini.

Setelah Kepala Sekolah memperoleh Predikat Kinerja (Tahunan), predikat tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem e-Kinerja sebagai bagian dari proses Evaluasi Kinerja (Tahunan) pegawai. Evaluasi Kinerja ini kemudian akan dikonversi menjadi Angka Kredit pada tahun anggaran berjalan. Proses Evaluasi Kinerja (Tahunan) pegawai dan konversi Angka Kredit dilakukan melalui e-Kinerja BKN, platform resmi dari KemenpanRB yang bertugas mengelola manajemen ASN.

Jika terdapat keberatan atau sanggahan dari Kepala Sekolah terkait Predikat Kinerja (Tahunan), Kepala Sekolah dapat mengikuti arahan dan petunjuk teknis sesuai PermenpanRB No.6 Tahun 2022. Sanggahan atau keberatan ini hanya dapat diajukan setelah Predikat Kinerja (Tahunan) ditetapkan, sehingga tidak berlaku di tengah tahun. Proses pengajuan sanggahan atau keberatan juga dilakukan melalui e-Kinerja BKN, sebagai platform resmi KemenpanRB untuk manajemen ASN.

Penetapan Predikat Kinerja Kepala Sekolah merupakan tahap akhir dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pada tahap ini, Kepala Dinas Pendidikan berperan penting dalam menetapkan predikat kinerja kepala sekolah setelah menerima rekomendasi dari Pengawas Sekolah atau Tim Kinerja.

Proses ini dimulai dengan penilaian kinerja kepala sekolah oleh Pengawas Sekolah atau Tim Kinerja, yang kemudian menghasilkan rekomendasi predikat kinerja. Rekomendasi ini dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, .yang kemudian difinalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui Penetapan Predikat Kinerja..

Penetapan Predikat Kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi yang diberikan kepada kepala sekolah akurat, objektif, dan mencerminkan kinerja secara menyeluruh

Pada tahap ini, Kepala Dinas Pendidikan memiliki wewenang untuk mengubah Penetapan Predikat Kinerja guna memastikan penilaian yang lebih akurat, objektif, dan menyeluruh sebelum dikirimkan kepada Kepala Sekolah.  Informasi lebih lanjut tentang cara mengubah dan mengirimkan Penetapan Predikat Kinerja Kepala Sekolah dapat dilihat pada artikel di sini.